Disebut Jadi Penyebab Banjir di Aceh hingga Malaysia, Zulhas Buka Suara

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas bicara soal dirinya yang disalahkan masyarakat menjadi penyebab bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Bahkan juga disalahkan menjadi penyebab banjir di Malaysia dan Thailand.

Dirinya disalahkan karena disebut-sebut memberikan izin pembukaan lahan di kawasan taman nasional Tesso Nilo. Ia menyebut, posisi Tesso Nilo berada di Riau.

"Yang dipermasalahkan Kepada Zulkifli Hasan, Tesso Nilo di Provinsi Riau. Sementara Provinsi Riau itu tidak ada bencana apapun. Tapi Bencana itu (Aceh hingga Sumatera Utara) yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan," kata dia dalam agenda di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan, tidak ada Menteri Perhutanan periode manapun, termasuk pada masa kepemimpinannya yang memberikan izin pembukaan lahan pada taman nasional Tesso Nilo.

"Tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin, nggak ada. Tidak hanya saya, Menteri Kehutanan mana pun nggak mungkin berani kasih izin di Tesse Nilo. Kalau kasih izin di Tesso Nilo, maka dia masuk penjara, langsung. Karena pidana," jelasnya.

Lantas mengapa kawasan Tesso Nilo mengalami kerusakan? Zulhas bilang sejak reformasi, kawasan taman nasional itu telah diserbu oleh masyarakat yang saat ini jumlahnya 50 ribu orang. Ketika dirinya ditanya oleh Amerika Serikat (AS), mengapa tidak menindak serbuan tersebut, Zulhas menyebut itu merupakan ranah penegak hukum.

"Kok Tesso Nilo nya rusak? Lah waktu reformasi diserbu. Di situ ada 50 ribu masyarakat sekarang. Terus salahnya Zulkifli Hasan apa? Kata orang salah semuanya. Ya saya terima aja, nggak apa-apa," terangnya.

Zulhas juga membantah memberikan izin pembukaan lahan baru untuk menjadi kebun sawit sebanyak 1,6 juta hektare (ha). Ia menerangkan, tidak ada izin pembukaan lahan baru untuk lahan sawit, tetapi penataan tata ruang baik Kabupaten hingga Desa.

"Tidak ada izin baru, itu lah yang 1,6 juta ha itu untuk kepastian ruang. Seperti Palangkaraya, itu kawasan hutan, kota itu. Jadi harus ada kepastian, tetapi tidak ada izin baru sama sekali," jelas dia.