Menteri UMKM Geram Produk Murah China Banjiri RI

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman tampak geram saat membahas serbuan barang impor murah asal China membanjiri pasar domestik. Dengan nada bicara yang menggebu-gebu, Maman menegaskan bahwa sehebat apa pun program bantuan yang diberikan pemerintah, akan sia-sia jika pasar domestik masih diserbu impor China.

"Sebagus-bagus apapun penetrasi kebijakan yang kita lakukan hari ini, program intervensi apapun yang kita lakukan hari ini kepada semua usaha mikro, kecil dan menengah kita di tanah air kita. Tapi pada saat pasarnya, marketnya tidak dibersihkan ataupun marketnya itu menjadi lapangan yang becek, tidak disterilisasi, tidak dirapikan, nggak bisa," ujar Maman saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Maman menyoroti praktik underinvoicing dan produk white label asal China yang merajai 90% pasar domestik. Menurutnya, hal inilah yang membuat produk UMKM lokal, seperti tekstil dan bulu mata palsu, rontok satu per satu.

Meski sudah menggelontorkan dana KUR hingga Rp 270 triliun, produk UMKM tetap akan kalah saing jika harus berperang di pasar yang dipenuhi barang impor murah dari China, termasuk barang bekas pakai (thrifting).

"Tapi selama kita tidak rapikan lapangan ini, apa itu problem kita hari ini adalah barang-barang impor yang masuk merajalela, under invoicing, white label, barang-barang dari China yang masuk ke Indonesia. Ada juga yang mengatakan thrifting, betul thrifting salah satunya, tapi bagi saya itu sebagian kecil, merajai dan menghabisi membanjiri market domestik kita. Artinya apa? Cepat atau lambat, mau kita intervensi dengan program apapun, usaha mikro kecil kita pasti akan mati," terang Maman.

Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyusun daftar 10 item produk UMKM yang akan dibatasi impornya secara ketat. Ia mencontohkan produk sederhana seperti hijab, pakaian, hingga pakaian dalam (underwear) yang seharusnya bisa dipasok 100% oleh perajin lokal tanpa harus bersaing harga dengan barang impor yang harganya jauh di bawah ongkos produksi nasional.

"Kita akan mulai dari 10 item produk yang paling banyak dibutuhkan masyarakat dan melibatkan banyak UMKM. Arahan Pak Presiden clear, under invoicing harus dihabisi!" tambah Maman.