Suntikan Purbaya Rp 200 T ke Bank Belum Mampu Dongkrak Kredit

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp 200 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun lalu dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit di sektor riil dan UMKM. Namun, kebijakan tersebut belum signifikan mendorong pertumbuhan kredit.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengatakan pertumbuhan kredit masih berada di bawah 10% meski perbankan diguyur likuiditas oleh Purbaya. Padahal kebijakan ini dianggap dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia.

"Kebijakan-kebijakan pemerintah lain yang mempengaruhi ekonomi di tahun ini, tentunya ada peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit. Ini apakah masalah waktu? Pertumbuhan kredit masih di bawah 10%, di 7,9%. Jadi, belum kelihatan dampaknya kepada peningkatan kredit," ungkap Mari dalam acara OJK Institute secara virtual, Kamis (19/2/2026).

Pertumbuhan Kredit Masih Loyo

Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter juga belum mampu mendorong pertumbuhan kredit perbankan domestik. Mari menjelaskan, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) dari 6% ke 4,75% sepanjang 2025.

Kebijakan tersebut belum cukup mendorong penurunan tingkat suku bunga kredit yang dianggap masih cukup tinggi. Tingkat suku bunga kredit ini yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan kredit perbankan 2025.

"Penurunan suku bunga kredit yang signifikan dan akhirnya menciptakan permintaan untuk kredit. Jadi, ini apakah masalah suplai?" terangnya.

Mari menambahkan, terdapat masalah daya beli yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Selain itu defisit neraca pembayaran yang menyebabkan tertekannya nilai tukar rupiah juga disebut menjadi salah faktor melambatnya kredit perbankan domestik.

"Masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, dan lemahnya daya beli dan seterusnya. Defisit neraca pembayaran meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Jadi, walaupun kita balance of trade atau export minus import positif, ternyata capital outflow yang menyebabkan pelemahan sekitar 4% dari rupiah di tahun lalu," imbuhnya.

Bos BRI Buka Suara

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi mengatakan perlambatan kredit terjadi bukan semata karena faktor likuiditas, tetapi struktur sektoral ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih.

Ia menjelaskan, lambatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh pelemahan yang terjadi di tiga sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) negara, yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Ketiga sektor ini tercatat memiliki porsi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.

"Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan, dan ini tercermin pada pertumbuhan kredit yang melemah. Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp 200 triliun, likuiditas tambahan tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita," jelasnya.

Hery menambahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter saat ini belum mendapat respons positif dari pelaku usaha. Ia menilai, kondisi ini tidak hanya mencerminkan sikap menunggu dari pelaku usaha, tetapi juga terdapat jarak antara kebijakan pemerintah dan keputusan bisnis.

"Fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank dan likuiditas tersedia tetapi realisasi penarikan tertahan. Ini mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha dan juga rumah tangga sebagai nasabah individu. Jadi, tantangannya bukan pada supply dana tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan," pungkasnya.