Buruh Ancam Demo 4 Maret, Tuntut THR-Rencana Impor Pickup dari India

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan ribuan buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada 4 Maret 2026.

"Untuk aksi tanggal 4 Maret rencananya di depan gedung DPR, sekitar 1.000-2.000 buruh se-Jabodetabek," kata Said dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Selasa (24/2/2026).

Dalam hal ini terdapat lima tuntutan yang ingin mereka sampaikan. Di antaranya terkait pencairan tunjangan hari raya (THR) hingga pembatalan rencana impor 105.000 unit Pickup untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari India tidak segera dipenuhi pemerintah.

Secara rinci Said menjelaskan untuk tuntutan pertama terkait THR, buruh meminta agar pemerintah bisa menindak tegas perusahaan-perusahaan nakal yang tidak membayarkan tunjangan hari raya untuk para pekerja karena berbagai alasan.

Ia mencontohkan kasus karyawan produsen Mie Sedaap yang saat ini dikabarkan tengah dirumahkan secara sepihak sebelum Hari Raya Idul Fitri untuk menghindar dari kewajiban pembayaran upah dan THR.

"Output yang ingin dicapai satu, kejelasan dan sanksi tegas yang memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya. Kasus PT Mie Sedaap itu adalah contoh yang paling terkini," ucapnya.

Kemudian untuk tuntutan kedua, buruh meminta pemerintah segera membatalkan rencana pembelian 105.000 mobil Pickup oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dari India. Menurut Iqbal, sebaiknya pemenuhan kebutuhan mobil Pickup sebagai bagian dari program Koperasi Merah Putih ini diberikan kepada produsen dalam negeri.

"Output lainnya dalam aksi tersebut adalah memastikan batalkan rencana pembelian 105.000 mobil pick up dari India berikan kepada produsen-produsen dalam negeri," jelasnya.

"Hanya membahagiakan buruh India dan menggunakan uang pajak daripada buruh dan rakyat Indonesia untuk negara lain, dan kalau itu diberikan pada produsen dalam negeri, maka akan ada penyerapan tenaga kerja 10.000-an lebih untuk jangka waktu yang panjang, termasuk untuk pembuatan spare part-nya untuk jangka panjang," tutur Said lagi.

Barulah setelah itu buruh mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan revisi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT); rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru yang saat ini masih berproses di parlemen; serta terakhir hapus outsourching dan upah murah alias HOSTUM.

"Berikutnya outputnya adalah sahkan RUU PPRT. Kemudian yang keempat adalah sahkan RUU Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah HOSTUM, hapus outsourching dan tolak upah murah. Itu output yang ingin kita capai di dalam aksi tanggal 4 Maret tersebut. Rencananya ya, 4 Maret tersebut," tegasnya.

Simak juga Video: RI Mau Impor 105 Ribu Mobil Pickup dari India Buat Kopdes Merah Putih