Wamen Investasi Buka Suara soal Aturan TKDN Produk AS Dilonggarkan

Indonesia berkomitmen menghapus hambatan non-tarif bagi Amerika Serikat (AS), salah satunya terkait ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bagian dari perjanjian dagang. Relaksasi juga diberlakukan untuk perizinan impor, pengakuan standar AS, hingga sertifikasi halal.

Dengan pelonggaran terhadap TKDN, lantas bagaimana dampaknya ke iklim investasi Tanah Air? Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menilai keputusan tersebut tak terlalu berdampak bagi iklim investasi di dalam negeri.

"Saya pikir nggak ada (dampaknya ke iklim investasi).Kalau itu kan itu bagian dari part strategi aja, dilonggarkan beberapa persyaratannya. Tapi kan ada hitungannya juga trade kita yang kita ambil dari mereka, nggak terlalu pengaruh oleh itu," kata Todotua saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Todotua percaya Indonesia tetap menarik sebagai tujuan investasi dari perusahaan-perusahaan AS. Pada kesempatan itu, ia juga membantah Indonesia akan memboikot negara-negara yang diboikot AS sebagai bagian dari perjanjian dagang.

"Nggak ada kesepakatan itu. Kalau kan kita kan tetap menganut asas kerjasama, perdagangan, dan lainnya itu kan bebas aktif. Bahwa masing-masing misalnya dengan AS maupun apa namanya lembaga-lembaga itu kita perlu untuk membuka komunikasi, kerjasama, ya pasti. Tapi independensi kemandirian kita tetap lah, nggak ada urusan," bebernya.

"Presiden kita kan orangnya jelas, Presiden Prabowo orangnya jelas, urusan kemandirian kita urusan kemandirian kita, nggak ada campur tangan. Bahwa kita harus membuka komunikasi dalam rangka trade dan investment, ya itu harus," sambung dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengumumkan kebijakan TKDN sebenarnya tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah.

Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia.

Sedangkan barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, maupun langsung ke konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan TKDN secara umum. Dengan demikian, ketentuan ini tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri.