BGN Sebut 24.675 Dapur MBG Dibangun Tanpa APBN

Sekitar 24.675 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) telah dibangun di Indonesia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya mengatakan puluhan ribu Dapur Umum MBG itu dibangun tanpa menggunakan dana APBN.

Menurut Sony di Jepang yang lebih dulu memiliki program serupa MBG, dapur umumnya dibangun dengan dukungan penuh oleh pemerintah termasuk biaya pembangunannya. Beberapa perusahaan besar pun ikut membantu pembangunan dapur umum tersebut.

"Dari 24.675 tersebut, saat ini ya, belum ada satupun bangunan yang dibangun menggunakan dana APBN. Nah, rata-rata di negara-negara lain itu didukung oleh pemerintah yang membangun infrastruktur. Di Jepang, informasinya itu, infrastrukturnya dibangun oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar," ujar Sony dalam BGN Talks dikutip dari akun Youtube BGN, Jumat (6/3/2026).

Sony menjelaskan keputusan untuk melibatkan mitra dalam membangun SPPG bukan tanpa alasan. Jika mengandalkan dana APBN, proses pengadaan barang dan jasa akan memakan waktu karena harus melalui kelompok kerja (Pokja) dan berbagai syarat administrasi.

"Bisa dibayangkan, kalau 24.675 SPPG yang pada hari ini, tadi saya lihat data terakhir, itu dibangun menggunakan dana APBN. Yang pertama, prosesnya berapa lama? Karena satu bangunan saja, proses pengadaan barang dan jasanya itu harus ada pokja dan syarat administrasinya," jelas Sony.

Tak hanya itu, Sony menilai jika proyek pembangunan SPPG tersebut dikerjakan pemerintah, dikhawatirkan muncul celah terjadinya penggelembungan harga.

"Dugaan mark up mungkin ada, gitu kan, tapi dengan seluruh SPPG yang sekarang ada dibangun oleh mitra, oleh masyarakat, ada mark up nggak? Nggak ada, siapa yang mau mark up uang sendiri?" sebut Sony.

Selain transparansi anggaran, faktor kecepatan menjadi kunci utama. Sony menyebut pembangunan oleh pemerintah bisa membutuhkan waktu hingga lima bulan hanya untuk urusan birokrasi dan fisik. Hal ini dinilai akan menghambat jalannya program utama Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi kalau oleh masyarakat, dua bulan bisa jadi langsung operasional. Tidak ada BAST (berita acara serah terima), tidak ada berita acara serah terima, langsung bangun, langsung operasional," pungkas Sony.