Bahlil Tak Mau Buru-buru Naikkan Produksi Batu Bara-Nikel, Ini Alasannya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya belum mengubah kebijakan apapun soal Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dan nikel 2026. Produksi dua komoditas tambang unggulan Indonesia itu mulanya ingin ditingkatkan demi menggenjot pendapatan negara dari pajak dan pungutan lainnya.

Bahlil menekankan pemerintah ingin mengendalikan pasokan batu bara dan nikel agar harga tetap terjaga di pasar. Bila pasokan terlalu banyak harga bisa jatuh, maka dari itu produksi tetap harus dijaga.

"Yang jelas bahwa dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri ESDM. Tadi sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden, sambil kita melihat perkembangan," kata Bahlil dalam keterangan yang diunggah Sekretariat Presiden, Kamis (26/3/2026).

Bahlil mengaku pihaknya bisa saja memberikan izin untuk tambahan produksi yang dia sebut relaksasi, namun hal itu tidak akan buru-buru dilakukan.

Relaksasi itu akan dilakukan sangat terukur dengan melihat perkembangan harga. Bila harga tetap stabil tidak anjlok, dia mengatakan penambahan produksi bisa perlahan dilakukan.

"Andaikan harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi, tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand," sebut Bahlil.

"Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus, kita doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kita akan bagaimana melakukan relaksasi terukur," lanjutnya.

Perlu diketahui, Kementerian ESDM memangkas jumlah produksi nikel dalam RKAB 2026 sesuai dengan kapasitas produksi smelter, yaitu di kisaran 250-260 juta ton. Sementara untuk batu bara produksinya dipangkas menjadi 600 juta ton.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan pemerintah membuka opsi menaikkan produksi batu bara dan nikel dalam RKAB.

Pemerintah ingin melakukan optimalisasi penerimaan negara dari naiknya harga komoditas batu bara dan nikel. Kenaikan harga diprediksi terjadi menyusul disrupsi distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) akibat ketegangan di Timur Tengah.

"Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit," papar Airlangga usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pekan lalu.