Purbaya Beberkan Kon...từ JokoFXSurabaya

Purbaya Beberkan Kondisi Ekonomi RI: Inflasi Terkini hingga APBN RI Minus Rp479,7 T Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk tidak mencampuri penyidikan kasus perpajakan yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, termasuk pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (menjabat 2015-2017). Ia menegaskan proses hukum harus dibiarkan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Purbaya mengungkapkan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima laporan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut dari Kejaksaan Agung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.

Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.

Breaking News! IHSG Tembus "All Time High" Baru Dekati Level 8.700 Indeks harga saham gabungan berhasil menembus level "All time high" baru di 8.638 pada perdagangan pukul 10:04 WIB di Rabu, 3 Desember 2025 dengan Rupiah masih terdepresiasi di Rp16.630 per Dolar AS.

JokoFXSurabaya

Kilau Emas & Perak "To The Moon" Harga emas akhirnya melemah usai penguatan selama 2 hari beruntun. Investor mulai melakukan aksi taking profit usai harga emas mencapai level 4.200 Dolar AS per troy ons.

JokoFXSurabaya

Aset Kripto Terancam Dampak Revisi UU P2SK: PHK dan Kapital Investor Bisa Kabur ke Luar Negeri Industri aset digital di Indonesia saat ini lagi sorot tajam terhadap rencana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Para pelaku usaha kripto menilai beberapa pasal dalam rancangan aturan itu justru bakal mengancam keberlangsungan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang selama ini beroperasi secara mandiri. Yang jadi perhatian utama adalah Pasal 312A poin C, yang mewajibkan setiap bursa aset digital menyelenggarakan perdagangan aset digital dalam jangka waktu dua tahun setelah undang-undang ini disahkan. Artinya, semua aktivitas trading kripto harus berada di bawah payung resmi bursa dalam kurun waktu yang relatif singkat. Selain itu, Pasal 215C poin 9 juga mendapat sorotan karena mensyaratkan bahwa bursa kripto harus memiliki atau mengendalikan seluruh sistem penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan produk derivatifnya. Ketentuan ini akan memusatkan kontrol penuh pada bursa besar dan berpotensi menyingkirkan peran PAKD independen. Menurut Gabriel Rey, CEO Triv, konsekuensi dari aturan tersebut bisa sangat serius. Selama ini PAKD beroperasi secara independen dan memberi ruang bagi pelaku usaha kecil menengah di ekosistem kripto. Jika regulasi baru mewajibkan semua aktivitas di bawah kontrol bursa besar, peran PAKD bisa tersingkirkan. Dampaknya bukan sekadar perubahan struktur operasional, tapi juga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor kripto. Banyak startup dan penyedia layanan independen yang bisa kehilangan panggungnya, sementara investor lokal bisa saja memilih memindahkan modal ke platform luar negeri yang lebih fleksibel. Industri kripto melihat revisi ini bukan hanya soal aturan, tapi soal ekosistem yang sedang dibangun. Kalau tidak hati-hati, Indonesia justru bisa kehilangan talenta, modal, dan peluang di sektor yang berkembang pesat ini.

JokoFXSurabaya