Kesepakatan Dagang AS-Indonesia: Peluang Emas untuk Dunia Usaha dan Ekonomi Digital

Kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat memasuki babak baru. Pada Sabtu (26/7/2025), kedua negara secara resmi menyepakati kerangka kerja untuk negosiasi Perjanjian Perdagangan Timbal Balik. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting yang bisa membawa dampak positif luas, terutama bagi pelaku usaha dan sektor digital Indonesia.

Salah satu poin utama dari kesepakatan ini adalah penghapusan hampir seluruh tarif impor Indonesia terhadap produk-produk industri, pangan, dan pertanian dari AS. Sebagai timbal balik, Amerika Serikat juga sepakat menurunkan tarif produk Indonesia dari sebelumnya 32% menjadi hanya 19%.

Apa Artinya untuk Dunia Usaha?

Penurunan tarif ini membuka peluang besar bagi produk-produk lokal untuk lebih kompetitif di pasar Amerika. Di sisi lain, konsumen dan pelaku industri Indonesia juga bisa mengakses bahan baku dan barang berkualitas dari AS dengan harga yang lebih efisien.

Namun manfaat kesepakatan ini tak berhenti di sana.

Dampak Langsung ke Sektor Digital dan Investasi

Dalam kerangka perjanjian ini, Indonesia juga berkomitmen mengurangi hambatan yang selama ini menghambat pertumbuhan perdagangan digital, sektor jasa, dan investasi lintas negara. Salah satu poin penting adalah soal transfer data pribadi lintas negara—isu krusial dalam ekosistem digital global saat ini.

Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk memberi kepastian hukum terkait kemampuan perusahaan dalam mentransfer data pribadi ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat.

Prof. Ahmad M. Ramli, Guru Besar Hukum di Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa praktik transfer data lintas negara bukan hal baru dan bahkan sudah menjadi fondasi utama layanan digital internasional. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia telah mengatur dasar-dasar hukum untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung secara sah dan bertanggung jawab.

“Tanpa proses transfer data, tidak akan ada layanan dan transaksi digital lintas negara. Tapi pengawasannya harus ketat, dan lembaga pelindung data pribadi harus segera dibentuk,” -Ramli

Jaminan Hukum = Daya Tarik Investasi

Menurut Ramli, kepastian hukum atas transfer data memberikan rasa aman bagi investor dan pelaku usaha. Ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan e-commerce, startup teknologi, dan bisnis digital lainnya yang mengandalkan pertukaran data lintas batas.

Ia juga menyebutkan bahwa prinsip timbal balik yang diakui dalam UU PDP, yakni bahwa AS dianggap memiliki sistem perlindungan data sepadan dengan Indonesia, dan menjadi landasan kuat untuk memperkuat kepercayaan kedua pihak.

Kesimpulan: Lebih dari Sekadar Tarif

Kesepakatan ini bukan sekadar soal angka tarif atau perdagangan barang. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia serius menempatkan dirinya dalam ekosistem global yang lebih terbuka, kompetitif, dan berbasis teknologi. Dengan komitmen terhadap regulasi data, perlindungan hukum, dan penurunan hambatan perdagangan, dunia usaha Indonesia, khususnya pelaku industri digital dan ekspor berpeluang untuk naik kelas.

Langkah selanjutnya? Pemerintah ditantang untuk segera menindaklanjuti komitmen ini lewat pengawasan yang ketat, implementasi UU PDP yang konsisten, serta membentuk lembaga pelindung data pribadi yang independen dan efektif.

#USeconomy##indonesia##FlashNews##US#